Hemat energi ala pemerintah hanya manis di bibir
Selain tidak berdampak pada penghematan kuota BBM subsidi (premium dan solar), penghematan dalam bentuk uang atau anggaran lembaga negara tidak akan terlihat dampak. Kendaraan dinas sendiri sudah mendapat jatah BBM di setiap kementerian. "Mungkin hanya jumlah BBM subsidi yang menjadi berkurang," katanya.
Ramai penerapan stiker anti menggunakan BBM bersubsidi di Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral, Jumat (1/6), ternyata tidak digubris oleh lembaga negara atau badan lainnya.
Tiga hari, usai ramai -ramai berita penempelan striker penghematan, di SPBU 34.12708 di jalan Tendean Mampang, mobil dinas berjenis Kijang Innova dengan nomor polisi B 1530 RFQ, terlihat tengah asik minum premium sebagai bahan bakarnya. Kendaraan milik Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga tidak dipasang stiker penghematan.
Pantas saja, jika rencana penghematan ini hanya dinilai manis dibibir. Penghematan kuota ala pemerintah ini diyakini tidak akan efektif. Kuota BBM subsidi atau premium yang akan dihemat hanya sebesar 50.000 kiloliter dari diprediksi kuota BBM subsidi yang akan jebol sampai 7 juta kiloliter atau melebihi dari asumsi target pemerintah sebesar 40 juta kiloliter.
"Kalau penghematan, mungkin engga signifikan karena mobil dinas pemerintah di seluruh kementerian hanya 80.000 kendaraan," ungkap Wakil Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro kepada merdeka.com di Jakarta Selasa (5/6).
Menurut Komaidi dengan menghemat 1 tahun, pemerintah hanya bisa mengurangi konsumsi BBM sebesar 100.000 ribu kiloliter. Tetapi tahun yang sudah berjalan selama hampir 6 bulan, Artinya pemerintah hanya bisa menghemat 50.000 kiloliter.
Senada dengan Reforminer, Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menilai penghematan pelarangan konsumsi premium bagi kendaraan dinas, tidak akan berjalan efektif karena jumlah kendaraan dinas yang minim dibandingkan jumlah mobil pribadi. "Kalau kita katakan efektif itu tidak efektif, yang efektifkan menaikkan harga BBM. Tapi kan mekanisme tidak bisa," katanya.
Sebelum program penghematan kuota BBM premium diluncurkan Pemerintah, Menteri ESDM, Jero Wacik mengumpulkan seluruh Sekretaris Jenderal agar mengikuti aturan tersebut. Targetnya, mulai 1 Juni, semua kendaraan dinas harus beralih ke premium. "Niatnya harus keras," katanya pekan lalu.
Menteri Jero sesumbar, cara penghematan tersebut sebagai langkah gerakan nasional penghematan energi bahkan bisa menambah pendapatan negara. Mantan Menteri Pariwisata ini juga meminta pemilik SPBU di Jabodetabek tidak melayani PNS yang memakai kendaraan dinas yang memakai premium. "Mobil yang pakai stiker tidak boleh pake BBM subsidi. Harus pakai yang non subsidi," katanya.
Reforminer Institute menilai program ini hanya bisa menjadi contoh terhadap masyarakat. Serta sebagai trik pemerintah menunjukkan pada masyarakat mereka berupaya untuk menghemat konsumsi BBM bersubsidi. "Program ini menjadi instrumen penghematan," ujarnya.
